Mengalami kenaikan inilah Daftar UMP Padang Lawas Utara Tahun 2000-2021

Mengalami kenaikan inilah Daftar UMP Padang Lawas Utara Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Mengalami kenaikan inilah Daftar UMP Padang Lawas Utara Tahun 2000-2021 seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan memutuskan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup cocok, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Sekiranya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Kebutuhan Hidup Cocok (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda kenal, merupakan seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh banyak karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beberapa jenis unsur serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara tentang upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan atau aktor bidang usaha, pastinya Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada penjelasan dan keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh menerima gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Menurut pemahaman itu dapat diambil simpulan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau dasar dalam pengesahan besaran upah, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai cocok dengan tingkat kebutuhan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Formatnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara lantas maupun tidak untuk diberi kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tidak dipakai lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan demikian itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa tata tertib itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala upah cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat acuan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup cocok.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak kapabel membayar upah kepada pekerja diatasi UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan tata tertib ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada tata tertib.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tidak dibayarkan cocok ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik kekerabatan industrial. 
Ketentuan tata tertib hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan perundingan bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan demikian itu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,